Perdana ke Roti Bakar Eddy (Depok)

Hari ahad ini temen temen grup whatsapp UNS connection janjian ketemuan di Depok, tepatnya di Roti Bakar Eddy Jalan Margonda...

Alhamdulillah aku bisa ikut dateng sama Fathan naek KRL. Dari Rumah naek motor, parkir di Stasiun Depok trus capcus ke Stasiun Pondok Cina.

Dari Stasiun Pocin, RBE ini relatif dekat. Aku ma Fathan jalan, alhamdulillah Fathan enjoy aja diajak jalan...

Akhirnya ketemuanlah sama temen temen grup UNS Connection. Ketemu mas Adi Sumarno di parkiran, doi ternyata ada kerjaan yg harus diselesaikan jadi gak bisa nungguin semua dateng.

Di RBE dah ada Anto dan Mas Okto, kemudian dalam waktu sejam berdatanganlah Agus Cuprit dengan Mas Abu Khair, trus Yani bersama anak istri, trus Bang Fajar Suharmanto dan Mas Nanang Hermawan.

Semoga berkah silaturahimnya.

Eh ini juga perdana aku ke RBE, udah sering dengar namanya tapi baru kali ini berkesempatan mencicipinya. Lumayan sih buat tempat nongkrong, karena menunya tersedia dari menu ringan ke menu berat.

Menunggu Format Kementrian Kabinet Jokowi - JK : Bagaimana Presiden Membentuk Kementerian?

Bagaimana Presiden membentuk kementerian?

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kita dapat membagi jenis-jenis kementerian dan urusan pemerintahan yang menjadi urusannya. Jenis-jenis dan contoh-contoh urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan yang nomenklaturnya disebut secara tegas dalam UUD 1945. Contoh ; urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan.
2. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebut dalam UUD 1945. Contoh ; urusan pemerintahan yang dilakukan oleh kementerian agama, hukum, keuangan, HAM, industri, ketenagakerjaan, dll.
3. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi. Contoh ; urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Bappenas, pertanahan, iptek, pemuda, olahraga, dll.

Berdasarkan Pasal 17, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan tidak dapat diubah oleh Presiden.

Presiden dapat mengubah, memisahkan atau menggabungkan kementerian selain kementerian tersebut.

Berdasarkan Pasal 19, pemisahan atau penggabungan dilakukan Presiden dengan pertimbangan DPR. Pertimbangan DPR diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat Presiden diterima.

Berdasarkan pasal 16 UU dimaksud, pembentukan kementerian paling lama sudah harus dilakukan dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janjinya.

Mari kita tunggu, bagaimana format kementrian kabinet Jokowi - JK, semoga efektif dan efisien....

Pembagian Tugas Anggota BPK RI 2014 - 2019

Jakarta -Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki ketua yaitu Harry Azhar Azis. Lembaga audit negara ini juga sudah membentuk struktur dan pembagian tugas untuk para pimpinannya.

"Ketua dan Wakil Ketua keliling dari setiap masing-masing bidang. Bila ada bantuan, maka kita akan ikut bahas di sana," kata Harry di kantor pusat BPK, Selasa (21/10/2014).

Meski menjabat sebagai ketua, lanjut Harry, dirinya tidak memiliki hak veto. Setiap keputusan tetap bersifat kolektif-kolegial. Wakil Ketua BPK dijabat oleh Sapto Amal Damandari.

"Ketua BPK tidak memiliki hak veto seperti Gubernur BI (Bank Indonesia). Ketua dan Wakil Ketua hanya bertugas untuk mewakili di dalam dan ke luar. Keputusan akhir tetap ada di rapat badan," jelasnya.

Berdasarkan rapat internal, BPK sudah menentukan pembagian tugas yaitu:

• Ketua BPK : Dr. Harry Azhar Azis, MA
• Wakil Ketua BPK : Sapto Amal Damandari
• Anggota I BPK Agung Firman Sampurna. Membidangi pertahanan dan keamanan serta hubungan luar negeri. Di dalamnya terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan.
• Anggota II BPK Agus Joko Pramono. Membidangi keuangan dan moneter. Di dalamnya pemerintah pusat, Kementerian Keuangan, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
• Anggota III BPK Edi Mulyadi. Membidangi lembaga. Seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
• Anggota IV BPK Rizal Djalil. Membidangi infrastruktur, kehutanan, serta energi dan sumber daya mineral.
• Anggota V BPK Moermahadi. Membidangi agama dan perwakilan Jawa-Sumatera.
• Anggota VI BPK Bahrullah Akbar. Membidangi kesehatan dan pendidikan, kebudayaan, serta Indonesia Timur.
• Anggota VII BPK Achsanul Qosasi. Membidangi BUMN.

Telah Terpilih Ketua BPK RI 2014 - 2017 : Dr. Harry Azhar Azis, MA

Mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI 2009-2014, Harry Azhar Azis, akhirnya terpilih menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2014-2017. Dalam proses voting atau pemungutan suara yang dilakukan dalam oleh sembilan anggota, Harry Azhar berhasil memperoleh lima suara.

Perolehan suara Harry ini hanya selisih satu suara jika dibandingkan dengan yang didapatkan oleh Ketua BPK saat ini, Rizal Djalil yang hanya mendapatkan empat suara. Sementara itu, Moermahadi Soerja Djanegara memutuskan mundur dari pemilihan ketua.

Achsanul Qasasi, anggota BPK mengatakan bahwa selain berhasil memilih Harry Azhar sebagai Ketua BPK, pada proses pemilihan tersebut anggota BPK juga berhasil memilih Sapto Amal Damandari menjadi Wakil Ketua BPK.

Dalam proses pemungutan suara yang dilakukan secara tertutup tersebut, Sapto berhasil memperoleh enam suara atau unggul dari pesaingnya Bahrullah Akbar yang hanya mendapatkan dua suara. "Satu suara lainnya abstain," kata Achsanul.

Biografi Singkat

Harry Azhar Azis lahir di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada 25 April 1956. Pria yang saat ini berdomisili di Jakarta ini mempunyai banyak pengalaman organisasi maupun pengalaman kerja. Sebelum bergelut di di dunia politik, bapak tiga anak ini sebelumnya pernah menjadi dosen di beberapa universitas seperti Universitas Tarumanegara di Jakarta, Universitas UPN Veteran di Jakarta, hingga dosen di Universitas Indonesia.

Semasa kuliah pun, Harry Azhar Azis ini sempat menerima beberapa penghargaan seperti Mahasiswa Teladan APP Departemen Perindustrian RI pada tahun 1976. Selain itu, beliau juga mengikuti beberapa program pertukaran pelajar di mancanegara seperti Award for Young Leaders, USIA, Jakarta-Washington DC pada tahun 1976 dan Scholarship Award for ASEAN Youth, kerjasama Pemerintah Jepang dan Kantor Menteri Pemuda dan Olahraga RI pada tahun 1987 dan 1993.

Pemilik akun twitter @harryazharazis ini menempuh pendidikan sarjananya di Sekolah Tinggi Manajamen Industri, Departemen Perindustrian RI. Setelah itu, beliau melanjutkan mengambil pendidikan masternya di University of Oregon, Eugene, Oregon, Amerika Serikat pada bidang Kebijakan Ekonomi Publik. Selain itu, beliau juga telah menyelesaikan pendidikan Doktornya di Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma, Amerika Serikat pada bidang ekonomi pada tahun 2000.

Pria yang sempat dinominasikan menjadi calon gubernur Kepulauan Riau pada tahun 2009 lalu, menjadi salah satu anggota di partai Golongan Karya. Lebih jauh lagi, suami dari  Dr. Amanah Abdulkadir, MA mempunyai 1 website dan 2 blog pribadi yang bisa dikunjungi masyarakat yang ingin mencari informasi atau berita politik yang berhubungan dengan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini.

Visi ke Depan

Harry saat dilantik menjadi anggota BPK akhir pekan kemarin mengatakan bahwa ia akan segera memperbaiki kinerja BPK. Salah satu yang akan dilakukannya adalah memperbaiki kinerja audit BPK. Harry ingin perbaikan itu dilakukan dengan menambah tolok ukur atau indikator yang digunakan untuk menilai pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya, indikator kesejahteraan rakyat.

Harry mengatakan, tambahan tolok ukur tersebut penting untuk dimasukkan ke dalam hasil audit BPK. Sebab, dari tambahan tolok ukur tersebut, pemerintah tidak hanya dituntut untuk bisa mengelola dan memanfaatkan anggaran yang telah diberikan kepada mereka, tapi juga, bisa menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Ini diperlukan agar kejadian seperti selama ini tidak terjadi, kementerian lembaga dapat opini wajar tanpa pengecualian, tapi  rakyat miskin terus," kata Harry.

Harry berencana akan segera mendiskusikan rencana penambahan tolok ukur pemeriksaan keuangan negara tersebut ke anggota BPK lain. "Saya sudah bertanya ke ahli di BPK, mereka mengatakan belum ada, makanya ini akan segera didiskusikan, apakah bisa atau tidak, perlu aturan khusus atau tidak," katanya.

Harry mengatakan dirinya memiliki tiga skala prioritas bagi anggota BPK dan para auditor.

"Tiga tanggung jawab ini menjadi fokus utama agar kinerja BPK menjadi lebih baik dan dinilai benar-benar transparan oleh semua pihak."

Menurut Harry, dalam kepemimpinannya, ia memastikan laporan BPK akan sesuai dengan fakta di lapangan. Target utamanya adalah menghilangkan pihak-pihak yang biasanya mencoba turut campur dalam pembuatan laporan ini. "Pola pemilihan sampel juga akan menjadi perhatian utama," kata Harry.

Harry juga mengatakan akan meningkatkan audit kinerja BPK secara bertahap. Adapun, saat ini penyerapan audit kinerja hanya sebesar 20 persen dari total anggaran. Karena itu dia berencana mencari format baru untuk mengukur kinerja dan mengelola keuangan kementerian-kementerian yang ada. "Saya ingin kinerja BPK lebih efisien dan ekonomis ke depannya nanti," katanya.

CURRICULUM VITAE

Nama	:	Dr. Harry Azhar Azis, MA.
Tempat/Tanggal lahir	:	Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 25 April 1956
Agama	:	Islam
Jabatan	:	Ketua BPK RI 2014 - 2019
Istri	:	Amanah Abdulkadir
Anak	:	Mina Azhar Hanifah Azhar Ibrahim Azhar

PENDIDIKAN

• Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma, Amerika Serikat, 1994-2000, Doctor of Philosophy (PhD) Bidang Ekonomi IPK 3,8
• University of Oregon, Eugene, Oregon, Amerika Serikat, 1988-1990, Master of Arts (MA) Bidang Kebijakan Ekonomi Publik. IPK 3,7
• Sekolah Tinggi Manajamen Industri, Departemen Perindustrian RI, Jakarta, 1981-1985, Sarjana Manajemen Industri (M.Sc.) IPK 3,0
• Akademi Pimpinan Perusahaan Departemen Perindustrian RI, Jakarta, 1975-1980, B.Sc. Manajemen Perusahaan
• SMA Negeri 4, Jl. Batu, Jakarta, 1972-1974, tamat.
• SMP Negeri 74, Rawamangun, Jakarta, 1971-1972, tamat.
• SMP Negeri II, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 1970-1971, lanjut ke SMP N 74 Jakarta
• SD Negeri II, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 1963-1969, tamat.
• TK Yalasenastri Angkatan Laut RI, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 1962-1963

KARIR

• Ketua BPK RI, 2014-2019
• Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau, 2009-2014, Wakil Ketua Komisi XI
• Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau, 2004-2009, Komisi XI (Keuangan/Perbankan/Perencanaan Pembangunan)
• Tim Pengawas Bantuan Bencana Alam Aceh/Sumut DPR RI, 2005-2009
• Pansus Paket RUU Perpajakan (KUP, PPh dan PPn/BM) DPR RI, 2005-2009
• Ketua Pansus RUU Pajak Daerah/Retribusi Daerah DPR RI, 2006-2008
• Pansus RUU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) DPR RI, 2008
• Pansus RUU Perbankan Syariah DPR RI, 2007-2008
• Badan Musyawarah DPR RI, 2007-2008
• Pansus RUU RPJPN Tahun 2005-2025 DPR RI, 2007
• Pansus RUU Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPR RI, 2006
• Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, 2004-2005
• Anggota Komisi Konstitusi (MPR-RI), 2003-2004
• Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Kosgoro, Jakarta, 2003-2004
• Business Developent Expert Badan Operasi Bersama (BOB) PT Pertamina- PT Bumi Siak Pusako, 2002-2003
• Economistpada United States Agency for International Devevelopmnt (USAID), Jakarta, 2002-2003
• Tim Ahli PAH II BP MPR-RI, 2001 dan 2002
• Staf Ahli Fraksi Partai Golkar MPR RI, 2001-2004
• Editor Eksekutif Jurnal Ekonomi STEI, Jakarta, 2000-2003
• Dosen Paska Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2001-2003
• Dosen Paska Sarjana UPN “Veteran”, Jakarta, 2001-2003
• Dosen Paska Sarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2000-2003
• Dosen Paska Sarjana Universitas Mercu Buana, Jakarta, 2000-2003
• Direktur Institute for Transformation Studies (Intrans), 2000-2005
• Reviewer Journal of Asian Business, U of Michigan, USA, 1995-2003
• Research Associate Oklahoma State University, USA, 1994-1996
• Pembantu Ketua/Dekan III STEI, Jakarta, 1991-1993
• Dosen STIMA KOSGORO, Jakarta, 1991-1993
• Dosen Universitas Tarumanegara, Jakarta, 1991-1993
• Dosen APP Depertemen Perindustrian RI, Jakarta, 1987-94 dan 2000-2002
• Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta, 1987-2003
• Dosen Universitas Islam Assyafii’yah, Jakarta, 1986-1990
• Peneliti Senior Pan Asia Research, Jakarta, 1985-1987 dan 1990-1993
• Wadirut CV.Indonesia Exp (Money Changer), Denpasar-Jakarta-Spore, 1979-1982

PENGALAMAN ORGANISASI

• Ketua Umum PB HMI (1983-1986)
• Sekretaris Umum BMPSI/APTISI Jakarta (1991-1995)
• Permias (1996-2000)
• Tim Ekonomi DPP Partai Golkar (2001-2004)
• Wakil Ketua Balitbang DPP Golkar (2003-2005)

PENGHARGAAN

• Scholarship Award for ASEAN Youth, kerjasama Pemerintah Jepang dan Kantor Menteri Pemuda dan Olahraga RI, 1987 dan 1993
• Program Award for Young Leaders, USIA, Jakarta-Washington DC, 1986
• Mahasiswa Teladan APP Departemen Perindustrian RI, 1976

Surel Pamitan Bapak Hasan Bisri Wakil Ketua BPK

Jakarta, 15 Oktober 2014.

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara

Seluruh Karyawan/Karyawati

Badan Pemeriksa Keuangan RI

Di

Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan

Seluruh Indonesia

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam hormat,

Hari ini Rabu tanggal 15 Oktober 2014, adalah hari terakhir saya menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sekaligus hari terakhir saya berkarir di BPK. Perjalanan karir saya di BPK cukup panjang untuk ukuran masa kerja PNS, kurang lebih 36 tahun, 10 bulan dan 15 hari (hampir 37 tahun).

Saya mulai masuk BPK pada tanggal 1 Desember 1977, sebagai CPNS golongan II/a, terus meniti karir sampai dilantik menjadi Kepala Auditorat (Eselon II) pada bulan Juni 2004. Enam bulan kemudian pada bulan Desember 2004 saya dilantik menjadi Anggota BPK. Setelah 10 tahun kurang 2,5 bulan (sejak Desember 2004 s.d. 15 Oktober 2014) menjadi Anggota BPK, termasuk di dalamnya menjadi Wakil Ketua BPK sejak 27 September 2011 s.d. 15 Oktober 2014, tibalah saatnya kini saya mengakhiri karir saya di BPK, lembaga yang sangat saya cintai dan saya banggakan.

Saya menyadari banyak hal yang belum bisa saya lakukan untuk kemajuan BPK, meskipun saya sudah pada posisi sebagai Wakil Ketua BPK. Saya juga menyadari, banyak kelemahan, kesalahan dan kekhilafan saya dalam bekerja, bergaul, dan berinteraksi dengan Bapak/Ibu/Saudara, baik sebagai pribadi maupun sebagai Pegawai/Pejabat BPK.

Untuk itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, saya dan keluarga mohon maaf kepada Bapak/Ibu/Saudara. Semoga Allah SWT Tuhan YME selalu memberikan kesehatan, kesuksesan dan keberkahan kepada Bapak/Ibu/Saudara. Semoga BPK semakin jaya dan  semakin dipercaya oleh masyarakat. Amiin

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Hormat saya,

HASAN BISRI

Sertijab Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta

Senin, 18 Agustus 2014, bertempat di Auditorium kantor BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah berlangsung acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta, dari Blucer W Rajagukguk kepada Efdinal, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten.

Prosesi penandatanganan naskah serah terima jabatan dan penyerahan Buku Memori Jabatan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta dari Blucer W Rajagukguk kepada Efdinal disaksikan oleh Anggota V BPK RI, Agung Firman Sampurna, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Bambang Pamungkas, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan pimpinan instansi vertikal, serta para pejabat di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Anggota V BPK RI dalam sambutannya mengatakan bahwa pergantian kepala perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu konsolidasi organisasi. Konsolidasi organisasi yang dilakukan oleh BPK RI khususnya dalam menempatkan pejabat baik struktural maupun fungsional dimaksudkan untuk menjaga independensi agar senantiasa para auditor dapat memberikan penilaian yang obyektif terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terhadap entitas yang diperiksanya.

“Pejabat yang telah dipercaya untuk mengemban suatu jabatan di BPK RI tidak saja telah memenuhi syarat administrasi tetapi juga telah mempertimbangkan secara cermat integritas dan dinamika kontemporer atas kebutuhan kompetensi dari pejabat tersebut terhadap entitas yang diperiksanya,”jelas Anggota V BPK RI.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang mewakili Gubernur DKI Jakarta mengatakan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan dan memperbaiki kekurangan dan kelemahan atas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi temuan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu pemprov DKI Jakarta akan meminta arahan dari kepala perwakilan yang baru agar pengelolaan keuangan pemprov DKI Jakarta ke depan dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi.

sumber : mbak siska

Apa Kabar Pamara???

2906 Diponegoro Jaya Selalu!

2906 Pamara Kucintai Selalu!

2906 Kekasihku Semangatku!

Tidak Akan Pernah Lupa Dalam Tidurku

Selalu Terbayang Wajahmu

tanggal 29 juni, selalu terkesan Sandi jaman aku ikut PMR pas SMA dulu, organisasi yang aku banggakan pas SMA dan masih kubanggakan saat kuliah.

Dulu organisasi PMR SMA Negeri 1 Kebumen secara resmi bernama Palang Merah Remaja ( PMR ) Dwipa Pamara SMU Negeri 1 Kebumen. Tapi sekarang kayaknya cuma bernama PMR Wira SMA Negeri 1 Kebumen. Ah, kemana nama Dwipa Pamara....???

Pas SMA itu, kegiatan PMR tuh sangat berkesan banget. Banyak banget kegiatannya, macam:

• penerimaan dan pengukuhan anggota baru (asyik banget....)
• temu kekerabatan dan tutup periode (penuh award award aneh hahaha)
• pioneering dan jelajah medan dasar dan kemasyarakatan ( PMDK ) (kegiatannya seringnya jalan jalan ke Condong dan Pranji)
• acara adat dan pengambilan slayer dan badge (seringnya di Pantai Logending Kecamatan Ayah)
• donor darah (membantu PMI hehehe)
• praktek penyelenggaraan dapur umum (seringnya menunya sayur asem, salah satu masternya adalah Rini hahaha)

Jaman itu, latihan rutin  PMR tuh resminya hari Rabu, buat kelas 1 dan 2. Kebanyakan pengurus sih kelas 2, jadi yang wajib dateng biasanya yang kelas 1. Kelas 2 biasanya malah ada pertemuan hari Jumat, sambil nungguin UKS buat njagain anak-anak Pramuka berkegiatan. Ngecengin anak anak kelas 1 yang pramuka sih lebih tepatnya. Dan soal jaga hari Jumat ini kadang keterusan juga ampe kelas 3. Tujuannya ya sama, ngecengin anak-anak kelas 1 yang lagi Pramuka. Ah sudahlah....

Ada juga sih latihan hari Minggu, biasanya seharian. kegiatannya buat semua anggota dan pengurus, macam hiking dan pioneering atau praktek praktek kegiatan ke-PMRan lainnya.

kalo boleh sih pengen mengulang masa masa itu, masa indahnya berhubungan dengan Dwipa Pamara. Dulu pas kita kuliah sering alumni yang biasa kita sebut Pamarast, utamanya angkatan 2000 kumpul-kumpul setiap lebaran. Tapi sekarang dah jarang, semua dah punya kehidupan masing-masing dan banyak kesibukan masing masing. Jadi kapan kita kumpul kumpul lagi, Pamarast?????

Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2013

Menurun dari WTP Menjadi WDP

(Jakarta, 20 Juni 2014) Dalam rangka memenuhi Pasal 17 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara, Anggota V BPK RI, Dr. Agung Firman Sampurna menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta H. Ferrial Sofyan dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, pada hari ini (20/6).

LHP tersebut terdiri dari: 1) LHP atas LK Pemprov. DKI Jakarta TA 2013; 2) LHP atas Sistem Pengendalian Intern; dan 3) LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pemeriksaan atas LK Pemprov.DKI Jakarta TA 2013 menggunakan metode Risk Based Audit (RBA) yang komprehensif dilandasi dengan asas integritas, independensi dan profesionalisme yang tinggi, BPK memberikan pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, menurun dari opini yang diberikan dua tahun terakhir yaitu WTP-Dengan Paragraf Penjelas,karena:1) realisasi belanja melalui mekanisme uang persediaan melewati batas yang ditentukan yaitu tanggal 15 Desember 2013, entry jurnal realisasi belanja bukan berdasarkan bukti pertanggungjawaban yang telah diverifikasi melainkan rekapitulasi uang muka yang disampaikan bendahara kepada pelaksana kegiatan dan realisasi belanja tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap yang berindikasi kerugian senilai Rp59,23 miliar, antara lain pada Belanja Operasional Pendidikan, Kegiatan Penataan Jalan Kampung, dan Biaya Pengendalian Teknis Kegiatan. 2) pelaksanaan sensus atas aset tetap dan aset lainnya belum memadai yaitu tidak dilakukan inventarisasi atas seluruh aset, kertas kerja koreksi sensus tidak memadai, serta aset belum selesai disensus tidak didukung rincian sehingga nilai aset tetap dan asetlainnya hasil sensus tidak dapat diyakini kewajarannya.

Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 mengungkapkan terdapat 86 temuan senilai Rp1,54 triliun. Temuan tersebut terdiri atas temuan yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp85,36 miliar, temuan potensi kerugian daerah senilai Rp1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp95,01 miliar dan temuan 3E senilai Rp23,13 miliar

Dari temuan pemeriksaan tersebut terdapat permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian antara lain:1)Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi e-Surat, e-Dokumen, e-Harga, e-Budgetting, sistem Belanja Hibah dan Bansos, e-Aset, e-Fasos-fasum dan e-Pegawai tidak sesuai Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Sebagaian Outputnya Tidak Sesuai Kesepakatan sehingga belum dapat dimanfaatkan dan Berindikasi Merugikan Keuangan Daerah Senilai Rp1,42 miliar; 2) Penyaluran Program Dana Bantuan Sosial Kartu Jakarta Pintar Terindikasi Ganda sebanyak 9.006 nama penerima yaitu nama anak dan nama ibu kandung yang identik senilai Rp13,34 miliar;3)Realiasai belanja Biaya Operasional Pendidikan untuk Sekolah Negeri senilai Rp 1,57 Triliun dicatat bukan berdasarkan bukti pertanggungjawaban dari sekolah melaikan sejumlah uang yang ditransfer ke sekolah dikurangi pengembalian dari sekolah. Hasil pengujian atas 11 sekolah menunjukkan terdapat pertanggungjawaban tidak senyatanya dengan indikasi kerugian senilai Rp8,29 Miliar;4)Penyaluran Dana Hibah BOP Swasta Masih Belum Sesuai Ketentuan dan Tidak Efektif Senilai Rp6,05 miliar, diantaranya sekolah tidak mengajukan proposal tapi menerima dana BOP, dana BOP tidak dimanfaatkan sekolah, terjadi manipulasi dokumen SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) sebagai syarat pengajuan BOP yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp2,19 miliar;5)Pelaksanaan Program Penataan Kampung Melalui Perbaikan Rumah Kumuh Tidak Optimal, antara lain ditunjukkan dengan (1) Terdapat 90 Rumah Penerima Bantuan Penataan Kampung Berdiri di atas Lahan dengan Peruntukan Marga Drainase Tata Air dan Jalan; dan 1152 Rumah Terindikasi Berdiri di atas Tanah Negara serta enam rumah berdiri pada garis sepadan sungai; (2) Pelaksanaan tidak mencapai target, yaitu dari anggaran Rp214 Miliar hanya terealisasi Rp75 Miliar pada tahun 2013, dan sampai dengan 30 Mei 2014, realisasi hanya Rp199 miliar atau 93,12% dari target dan (3) terdapat jalan lingkungan dengan lebar kurang dari tiga meter yang dipersyaratkan, serta penerangan jalan umum belum menyala karena anggaran tidak termasuk penyambungan ke PLN; 6)Pengadaan Bus Busway dan Medium Bus Tahun 2013 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tidak Sepenuhnya Sesuai Ketentuan dan Tidak Dapat Diyakini Kewajaran Harganya Senilai Rp118,40 miliar dan Rp43,87 miliar;7)Terdapat pencairan uang persediaan di Dinas Pekerjaan Umum pada akhir tahun 2013 senilai Rp110,04 Miliar. Dari jumlah tersebut senilai 104,62 miliar ditransfer ke rekening kepala seksi di kecamatan, kepala seksi di suku dinas dan kepala bidang pemeliharaan jalan. Pengujian atas belanja tersebut ditemukan belanja tidak didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp2,24 miliar. Selain itu, hasil pengujian lapangan atas 57 pekerjaan pembangunan jalan kampung menunjukkan kekurang volume dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dengan indikasi kerugian senilai Rp4,49 Miliar;

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sampai dengan Semester II Tahun 2013 terdapat 2.510 temuan dengan 5.426 rekomendasi senilai Rp1,05 Trilyun. Dari jumlah rekomendasi tersebut, 76,63% rekomendasi senilai Rp514,2 Milyar telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK, 17,49% rekomendasi senilai Rp311,5 Milyar belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut, 0,06% rekomendasi senilai Rp46,48 Miliar belum ditindaklanjuti dan 0,003% rekomendasi senilai 179,04 Milyar tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Pemeriksaan atas LK pemerintah daerah merupakan amanat konstitusional untuk menjamin terwujudnya tujuan bernegara sebagaimana diatur dalam pasal 23E UUD 1945, “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”.Hal ini menegaskan bahwa BPK adalah lembaga negara independen dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Opini atas LK Pemprov. DKI Jakarta dua tahun sebelumnyaadalahWTP-Dengan Paragraf Penjelas,namun tidak menjamin bahwa pada LK tahun berikutnya akan mendapatkan opini yang sama. Melemahnya sistem pengendalian intern, meningkatnya pelanggaran kepatuhan yang bersifat material apalagi jika berdampak pada nilai aset yang disajikan jelas sangat berpengaruh terhadap opini. Dengan kata lain berkurangnya komitmen atas akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Negara/Daerah dapat membuat opini atas Laporan Keuangan entitas menjadi WDP, Disclaimer, bahkan Adverse (tidak wajar), meskipun tahun sebelumnya telah mendapatkan opini WTP.

source : http://jakarta.bpk.go.id/?p=3430

Rizal Djalil Terpilih Menjadi Ketua BPK RI

Selasa, 22 April 2014, Sidang Badan BPK RI memutuskan Anggota BPK RI Rizal Djalil terpilih sebagai Ketua BPK RI, menggantikan Hadi Poernomo yang memasuki masa pensiun pada 21 April 2014. Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan, pada konferensi pers yang dilakukan 22 April 2014 sore, di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta.

Pemilihan Ketua BPK RI tersebut berdasarkan hasil musyawarah mufakat seluruh Anggota BPK RI, kecuali Anggota BPK RI Ali Masykur Musa yang sedang melakukan ibadah umroh. Pemilihan tersebut sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. “Proses selanjutnya BPK RI akan mengajukan kepada Presiden RI untuk meresmikan Rizal Djalil sebagai Ketua BPK RI yang baru, dan dilakukan pengambilan sumpah oleh Ketua Mahkamah Agung,” jelas Sekjen.

Jabatan Ketua BPK RI tersebut akan dijalani oleh Rizal Djalil sampai Oktober 2014, sesuai dengan jabatan Rizal Djalil sebagai Anggota BPK RI yang dimulai sejak Oktober 2009. Terkait dengan kekosongan posisi Anggota VI BPK RI yang sebelumnya dijabat Rizal Djalil, BPK RI telah menetapkan Anggota III BPK RI Agus Joko Pramono, sebagai Plt. Anggota VI BPK RI. Selain itu, Agus Joko Pramono ditetapkan pula sebagai Ketua Majelis Kehormatan dan Kode Etik (MKKE) menggantikan Hadi Poernomo yang telah memasuki masa purna bhakti.

Dalam kesempatan konferensi pers tersebut, Hendar Ristriawan juga menyampaikan bahwa BPK RI mengapresiasi kepemimpinan Hadi Poernomo selama menjadi Ketua BPK RI. “Kami tidak melihat hal-hal yang bersifat negatif dan berharap kepada Hadi Poernomo untuk tabah menghadapi kasus yang sedang berjalan,” jelasnya.

Disebutkan juga, terkait dengan bantuan hukum kepada Hadi Poernomo, kasus yang melibatkan Hadi Poernomo terjadi pada saat Hadi Poernomo menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak. Oleh karena itu, BPK RI tidak memberikan bantuan hukum . Hal ini sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. UU memang memberikan jaminan dalam bentuk bantuan hukum kepada BPK RI kalau dalam pelaksanaan tugasnya diduga melakukan pelanggaran hukum. “Jadi, UU tersebut akan memberi jaminan hukum pada BPK RI yaitu Ketua/Wakil Ketua/Anggota bahkan mantan Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPK RI kalau kasus yang dialami berkaitan dengan tugas yang dijalaninya selama di BPK RI,” tegas Hendar.  Namun, menurut Hendar, BPK RI akan tetap memberi dukungan moral kepada Hadi Poernomo dalam menghadapi kasus yang sedang dihadapi.

CURRICULUM VITAE

• Anggota Tim Fraksi Reformasi MPR RI dalam memperjuangkan BPK yang bebas dan mandiri, Tahun 2000
• Mengajukan Minderheld Nota di Panitia Anggaran DPR RI dan memperjuangkan kejelasan Tata Kelola Dana RDI 21 Triliun untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan Rakyat, Tahun 2001
• Mengajukan Minderheld Nota di Sidang Paripurna DPR terkait dengan opini Disclaimer terhadap laporan keuangan pemerintah & meminta pada pemerintah untuk segera melakukan pembenahan, Tahun 2001
• Memimpin Panitia Kerja RUU Ketentuan Umum Perpajakan antara lin mengatur kesetaraan wajib pajak dengan petugas pajak, Tahun 2007
• Aktif mendorong BPK untuk menggunakan anggaran secara efisien & efektif, terkait dengan peningkatan anggaran yang signifikan, Tahun 2009.

Nama	:	Dr. H. Rizal Djalil
Tempat/Tanggal lahir	:	Kerinci, 20 Februari 1956
Agama	:	Islam
Jabatan	:	Anggota BPK RI Terpilih 2009
Istri	:	Ida Maharani
Anak	:	Dipo Ilham (24th) Fitri Chairani (22th) Nissa Namira (20th) Ismalia Asward (17th) Stevano (15th)

MISI
Memperjuangkan Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat

PENDIDIKAN TERAKHIR
Program Doktor Universitas Padjadjaran, Lulus Juni 2008, IPK : 3,8, dengan disertasi:
Implementasi Kebijakan Privatisasi Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Negara (Studi Pada 12 BUMN yang sudah di Privatisasi)
The Implementation of Privatization Policy to Increase State Owned Enterprises Performance (Study on 12 Privatized State Owned Enterprises)

MAKALAH (Disampaikan pada saat fit and proper test di DPR RI)
PERAN STRATEGIS BPK DALAM MENINGKATKAN CITRA BANGSA MELALUI PERBAIKAN TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA, Jakarta 2009

RIWAYAT JABATAN

• Ketua BPK RI April 2014 s.d sekarang
• Anggota VI BPK RI Oktober 2009 s.d 2014
• Anggota DPR RI dan MPR RI 2004 s.d 2009
• Anggota DPR RI dan MPR RI1999 s.d 2004
• Wakil Ketua Pansus Perpajakan DPR RI, Tahun 2006 s.d 2009
• Ketua Panitia Kerja RUU Ketentuan Umum Perpajakan DPR RI, Tahun 2007
• Wakil Ketua Panja Asumsi Makro Panitia Anggaran DPR RI, Tahun 2006
• Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI, Tahun 2005
• Wakil Ketua Sub Perbankan DPR RI, Tahun 2003
• Wakil Sekretaris Fraksi Reformasi DPR RI, Tahun 2003
• Bekerja membantu hak financial & perawatan korban gempa Kerinci 1995, tahun 1998
• Manager Perum Husada Bakti, DKI Jakarta 1993 s.d 1997
• Manager Perum Husada Bakti, Provinsi Jambi 1987 s.d 1992
• Bekerja pada program penanggulangan kebutaan pada Anak Pra-Sekolah, dibawah Hellen Keller Internasional, Jakarta 1982 s.d 1983

PENGALAMAN DI BIDANG KEUANGAN NEGARA

• 2008 s.d. 2009, Wakil Ketua Pansus Perpajakan DPR RI
• 2007, Ketua Panitia Kerja RUU Ketentuan Umum Perpajakan
• 2007, Anggota Panitia Kerja Penerimaan Negara Bukan Pajak
• 2007, Anggota Pansus RUU Mata Uang
• 2007, Anggota Pansus RUU SBSN (Surat Berharga Suku Nasional)
• 2007, Mengajukan konsep pemanfaatan deviden untuk menjaga “Sustainable Growth”
• 2007, Mengajukan konsep revitalisasi BPKP sebagai institusi internal audit Pemerintah
• 2006, Wakil Ketua Panitia Kerja Bidang Asumsi Makro DPR RI
• 2006, Anggota Pansus dan Tim Perumus RUU BPK RI
• 2006, memprakarsai Amandemen Undang-Undang APBN 2005 Terkait dengan Bencana Tsunami di Aceh dan Nias
• 2004, Anggota Pansus Bank Syariah
• 2003, Anggota Pansus RUU tentang Bank Indonesia
• 2003, Anggota Pansus RUU Keuangan Negara
• 2003, Anggota Pansus RUU Perbendaharaan Negara
• 2003, Anggota Pansus RUU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
• 2001, Mengajukan Minderheid Nota Dana RDI 21 Triliun di Panitia Anggaran DPR RI
• 2001, Mengajukan Minderheid Nota terhadap RUU APBN karena Laporan Keuangan Pemerintah disclaimer
• 2000 s.d. 2006, Anggota Panitia Anggaran DPR RI
• 2000, Tim Khusus Fraksi Reformasi MPR RI dalam Rangka Memperjuangkan Status BPK & Besaran Anggaran Pendidikan 20 % dalam Proses Amandemen UUD 1945

PENGALAMAN INTERNASIONAL

• 2009, Anggota Delegasi DPR RI ke Republik Ceko untuk mempelajari organisasi otoritas jasa keuangan & Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Bea Masuk
• 2008, Pimpinan Delegasi Pansus Pajak DPR RI ke Turki
• 2008, Anggota Delegasi DPR RI dalam Rangka Penerapan Prinsip-prinsip Bank Syariah-Sukuk di Bahrain
• 2007, Pimpinan Kolektif Delegasi Pansus Pajak ke Kongres Amerika Serikat
• 2007, Mempelajari Kebijakan dan Implementasi Proses Privatisasi BUMN di Rusia
• 2007, Mempelajari dan Mengamati Pertumbuhan Ekonomi UEA di Dubai
• 2007, Mempelajari Kebijakan & Pengalaman Inggris dalam Melakukan Privatisasi
• 2006, Mempelajari dan Mengamati Peternakan Sapi dan Pembuatan Keju di Belanda
• 2004, Mempelajari Peranan Industri Pariwisata dalam Perekonomian Spanyol dan Maroko
• 2003, Mempelajari Kebijakan & Implementasi Privatisasi di Cina
• 2003, Mempelajari dan Mengamati Pertumbuhan Ekonomi Shanghai, Guang Zhou
• 2003, Mempelajari dan Mengamati Pertumbuhan Vietnam di Ho Chi Min City

Gathering Nasional Viola Club Indonesia 2014

“One Club, One Taste, One Soul, Fiorentina!"

Waktu : Hari Jumat - Minggu, Tgl 5-7 September 2014
Lokasi : Wisma Kinasih, Kaliurang - Jogjakarta
HTM Rp. 400.000,-/Member *Non Member +Rp. 50.000,-
Fasilitas : Penginapan, Makan, Snack, Outbound, Sertifikat, dll

Acara

• Perkenalan tentang Viola Club Indonesia.
• Pergantian kepengurusan Viola Club Indonesia.
• Perencanaan agenda-agenda Viola Club Indonesia.
• Outbound , Games, Malam Keakraban dll.

Syarat dan Ketentuan

1. Gathering Nasional Viola Club Indonesia 2014 akan dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 7 September 2014, bertempat di Wisma Kinasih, Kaliiurang - Jogjakarta.
2. Biaya Gathering Nasional Viola Club Indonesia 2014 sebesar Rp. 400.000 / Member. *Non Member + Rp. 50.000,-
3. Biaya Gathering Nasional Viola Club Indonesia 2014 sudah termasuk 2 malam penginapan di Wisma Kinasih, Kaliiurang - Jogjakarta. (Inc : 1 Tshirt, Makan, Snack dan Biaya masuk tempat wisata).
4. Tiap Regional / Sub-Regional yang akan mengikuti Gathering Nasional Viola Club Indonesia 2014 harus menunjuk 1 (satu) koordinator untuk berkoordinasi dengan panitia Gathering Nasional Viola Club Indonesia 2014.
5. Koordinator dari tiap Regional / Sub-Regional harap melaporkan nama beserta no handphone-nya kepada Humas Gathering Nasional Viola Club Indonesia 2014 (Akil - 0817 270921).
6. Koordinator dari tiap Regional / Sub-Regional bertugas untuk berkoordinasi dengan panitia Gathering Nasional Viola Club Indonesia 2014 dalam hal pengumpulan nama-nama pendaftar dan uang pendaftaran yang dikumpulkan secara kolektif.
7. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran Gathering Nasional Viola Club Indonesia 2014 yang sudah disediakan panitia.
8. Pendaftaran dan Pembayaran DP 50%, Gathering Nasional Viola Club Indonesia 2014 dapat dilakukan dari tanggal 1 April 2014 sampai dengan 30 Juni 2014.
9. Pelunasan Gathering Nasional Viola Club Indonesia 2014 dapat dilakukan dari tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 31 Agustus 2014.
10. Peserta yang membatalkan keikutsertaan Gathering Nasional Viola Club Indonesia 2014 akan dihanguskan uang DP.
11. Peserta yang membawa anak dengan usia 0 – 4 tahun tidak dikenakan biaya pendaftaran dan wajib mencantumkan data di formulir pendaftaran.
12. Peserta yang membawa anak usia 5 - 10 tahun wajib mengisi formulir pendaftaran dan dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp. 300.000 / orang.

Susunan Acara
Hari ke-1. Jumat, 5 September 2014
12.00 - 13.00  Check Poin dan Registrasi peserta di Parkiran Malioboro
13.00 - 14.00  Perjalanan ke Wisma Kinasih, Kaliurang - Jogjakarta
14.00 - 15.00  Check In di Wisma Kinasih, Kaliurang - Jogjakarta
15.00 - 15.30  Sambutan dari Ketua Panitia Gathering Nasional Viola Club Indonesia 2014
15.30 - 15.45  Sambutan dan Perkenalan Pengurus Regional Viola Club Indonesia 2014 Jogjakarta
15.45 - 16.00  Sambutan dan Perkenalan Pengurus Viola Club Indonesia 2014 Pusat
16.00 - 18.00  Coffee Break (Nobar Classic Match Fiorentina)
18.00 - 19.00  Istirahat, Sholat dan Makan Malam
19.00 - 20.30  Rapat Internal Agenda - Agenda Viola Club Indonesia
20.30 - 21.00  Ngechants bareng Viola Club Indonesia
21.00 - Selesai Acara Bebas

Hari ke-2 : 5 September 2014
06.00 - 07.00  Persiapan Mandi Persiapan bangun dan mandi
07.00 - 08.00  Sarapan Persiapan Makan Pagi
08.00 - 12.00  Wisata Kota Jogjakarta
12.00 - 13.00  Istirahat, Sholat dan Makan Siang
13.00 - 16.00  Wisata Pantai Gunung Kidul
16.00 - 18.00  Perjalanan ke Wisma Kinasih, Kaliurang - Jogjakarta
18.00 - 19.00  Istirahat, Sholat dan Makan Malam
19.00 - 21.00  Coffee Break (Malam Keakraban)
21.00 - Selesai Acara Bebas

Hari ke-3: Minggu, 7 September 2014
06.00 - 08.00  Persiapan dan Sarapan Persiapan Mandi dan Sarapan
08.00 - 10.00  Persiapan Check Out Peserta Gathering Nasional Viola Club Indonesia 2014
10.00 - 12.00  Foto Bersama Gathering Nasional Viola Club Indonesia 2014
12.00 - Selesai Penutupan Gathnas dan Pemulangan Peserta

(source : Panitia Gathnas VCI 2014)

Pindah ke Rumah Kecil Milik Sendiri

Akhirnya.....

Setelah berproses sejak Tahun 2012, rumah kecil di Depok yang kami impikan sudah siap ditempati. Dan per 23 Maret ini eRdhiya family sudah mulai menempati rumah baru ini. Semoga Nyaman dan Berkah. Amiiiin....

Kena Flu dan Pilek Pas Audit tuh Rasanya....

Sudah hampir semingguan ini kena pilek apa flu. Buat kerja di masa audit gini rasanya berat banget. Jadi gak bisa konsentrasi. Sebenernya pas awal pilek itu dah berniat periksa ke dokter klinik di kantor, tapi dokternya aja gak kliatan. Cuman ada perawat di sana. ya udah deh akhirnya aku minta obat pilek aja semoga manjur.... dikasih sih tapi gak manjur.

Akhirnya kondisi badan makin gak enak, ditambah panas. Aku sempetin mampir deh ke klinik Tirta Husada di jalan KSU Kampung Serab dan dikasihlah obat ini...

semoga cepet sembuh. Gak enak kalo lagi audit kena flu dan pilek gini....