Menunggu Format Kementrian Kabinet Jokowi - JK : Bagaimana Presiden Membentuk Kementerian?

Bagaimana Presiden membentuk kementerian?

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kita dapat membagi jenis-jenis kementerian dan urusan pemerintahan yang menjadi urusannya. Jenis-jenis dan contoh-contoh urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan yang nomenklaturnya disebut secara tegas dalam UUD 1945. Contoh ; urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan.
2. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebut dalam UUD 1945. Contoh ; urusan pemerintahan yang dilakukan oleh kementerian agama, hukum, keuangan, HAM, industri, ketenagakerjaan, dll.
3. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi. Contoh ; urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Bappenas, pertanahan, iptek, pemuda, olahraga, dll.

Berdasarkan Pasal 17, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan tidak dapat diubah oleh Presiden.

Presiden dapat mengubah, memisahkan atau menggabungkan kementerian selain kementerian tersebut.

Berdasarkan Pasal 19, pemisahan atau penggabungan dilakukan Presiden dengan pertimbangan DPR. Pertimbangan DPR diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat Presiden diterima.

Berdasarkan pasal 16 UU dimaksud, pembentukan kementerian paling lama sudah harus dilakukan dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janjinya.

Mari kita tunggu, bagaimana format kementrian kabinet Jokowi - JK, semoga efektif dan efisien....

Pembagian Tugas Anggota BPK RI 2014 - 2019

Jakarta -Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki ketua yaitu Harry Azhar Azis. Lembaga audit negara ini juga sudah membentuk struktur dan pembagian tugas untuk para pimpinannya.

"Ketua dan Wakil Ketua keliling dari setiap masing-masing bidang. Bila ada bantuan, maka kita akan ikut bahas di sana," kata Harry di kantor pusat BPK, Selasa (21/10/2014).

Meski menjabat sebagai ketua, lanjut Harry, dirinya tidak memiliki hak veto. Setiap keputusan tetap bersifat kolektif-kolegial. Wakil Ketua BPK dijabat oleh Sapto Amal Damandari.

"Ketua BPK tidak memiliki hak veto seperti Gubernur BI (Bank Indonesia). Ketua dan Wakil Ketua hanya bertugas untuk mewakili di dalam dan ke luar. Keputusan akhir tetap ada di rapat badan," jelasnya.

Berdasarkan rapat internal, BPK sudah menentukan pembagian tugas yaitu:

• Ketua BPK : Dr. Harry Azhar Azis, MA
• Wakil Ketua BPK : Sapto Amal Damandari
• Anggota I BPK Agung Firman Sampurna. Membidangi pertahanan dan keamanan serta hubungan luar negeri. Di dalamnya terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan.
• Anggota II BPK Agus Joko Pramono. Membidangi keuangan dan moneter. Di dalamnya pemerintah pusat, Kementerian Keuangan, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
• Anggota III BPK Edi Mulyadi. Membidangi lembaga. Seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
• Anggota IV BPK Rizal Djalil. Membidangi infrastruktur, kehutanan, serta energi dan sumber daya mineral.
• Anggota V BPK Moermahadi. Membidangi agama dan perwakilan Jawa-Sumatera.
• Anggota VI BPK Bahrullah Akbar. Membidangi kesehatan dan pendidikan, kebudayaan, serta Indonesia Timur.
• Anggota VII BPK Achsanul Qosasi. Membidangi BUMN.

Telah Terpilih Ketua BPK RI 2014 - 2017 : Dr. Harry Azhar Azis, MA

Mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI 2009-2014, Harry Azhar Azis, akhirnya terpilih menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2014-2017. Dalam proses voting atau pemungutan suara yang dilakukan dalam oleh sembilan anggota, Harry Azhar berhasil memperoleh lima suara.

Perolehan suara Harry ini hanya selisih satu suara jika dibandingkan dengan yang didapatkan oleh Ketua BPK saat ini, Rizal Djalil yang hanya mendapatkan empat suara. Sementara itu, Moermahadi Soerja Djanegara memutuskan mundur dari pemilihan ketua.

Achsanul Qasasi, anggota BPK mengatakan bahwa selain berhasil memilih Harry Azhar sebagai Ketua BPK, pada proses pemilihan tersebut anggota BPK juga berhasil memilih Sapto Amal Damandari menjadi Wakil Ketua BPK.

Dalam proses pemungutan suara yang dilakukan secara tertutup tersebut, Sapto berhasil memperoleh enam suara atau unggul dari pesaingnya Bahrullah Akbar yang hanya mendapatkan dua suara. "Satu suara lainnya abstain," kata Achsanul.

Biografi Singkat

Harry Azhar Azis lahir di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada 25 April 1956. Pria yang saat ini berdomisili di Jakarta ini mempunyai banyak pengalaman organisasi maupun pengalaman kerja. Sebelum bergelut di di dunia politik, bapak tiga anak ini sebelumnya pernah menjadi dosen di beberapa universitas seperti Universitas Tarumanegara di Jakarta, Universitas UPN Veteran di Jakarta, hingga dosen di Universitas Indonesia.

Semasa kuliah pun, Harry Azhar Azis ini sempat menerima beberapa penghargaan seperti Mahasiswa Teladan APP Departemen Perindustrian RI pada tahun 1976. Selain itu, beliau juga mengikuti beberapa program pertukaran pelajar di mancanegara seperti Award for Young Leaders, USIA, Jakarta-Washington DC pada tahun 1976 dan Scholarship Award for ASEAN Youth, kerjasama Pemerintah Jepang dan Kantor Menteri Pemuda dan Olahraga RI pada tahun 1987 dan 1993.

Pemilik akun twitter @harryazharazis ini menempuh pendidikan sarjananya di Sekolah Tinggi Manajamen Industri, Departemen Perindustrian RI. Setelah itu, beliau melanjutkan mengambil pendidikan masternya di University of Oregon, Eugene, Oregon, Amerika Serikat pada bidang Kebijakan Ekonomi Publik. Selain itu, beliau juga telah menyelesaikan pendidikan Doktornya di Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma, Amerika Serikat pada bidang ekonomi pada tahun 2000.

Pria yang sempat dinominasikan menjadi calon gubernur Kepulauan Riau pada tahun 2009 lalu, menjadi salah satu anggota di partai Golongan Karya. Lebih jauh lagi, suami dari  Dr. Amanah Abdulkadir, MA mempunyai 1 website dan 2 blog pribadi yang bisa dikunjungi masyarakat yang ingin mencari informasi atau berita politik yang berhubungan dengan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini.

Visi ke Depan

Harry saat dilantik menjadi anggota BPK akhir pekan kemarin mengatakan bahwa ia akan segera memperbaiki kinerja BPK. Salah satu yang akan dilakukannya adalah memperbaiki kinerja audit BPK. Harry ingin perbaikan itu dilakukan dengan menambah tolok ukur atau indikator yang digunakan untuk menilai pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya, indikator kesejahteraan rakyat.

Harry mengatakan, tambahan tolok ukur tersebut penting untuk dimasukkan ke dalam hasil audit BPK. Sebab, dari tambahan tolok ukur tersebut, pemerintah tidak hanya dituntut untuk bisa mengelola dan memanfaatkan anggaran yang telah diberikan kepada mereka, tapi juga, bisa menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Ini diperlukan agar kejadian seperti selama ini tidak terjadi, kementerian lembaga dapat opini wajar tanpa pengecualian, tapi  rakyat miskin terus," kata Harry.

Harry berencana akan segera mendiskusikan rencana penambahan tolok ukur pemeriksaan keuangan negara tersebut ke anggota BPK lain. "Saya sudah bertanya ke ahli di BPK, mereka mengatakan belum ada, makanya ini akan segera didiskusikan, apakah bisa atau tidak, perlu aturan khusus atau tidak," katanya.

Harry mengatakan dirinya memiliki tiga skala prioritas bagi anggota BPK dan para auditor.

"Tiga tanggung jawab ini menjadi fokus utama agar kinerja BPK menjadi lebih baik dan dinilai benar-benar transparan oleh semua pihak."

Menurut Harry, dalam kepemimpinannya, ia memastikan laporan BPK akan sesuai dengan fakta di lapangan. Target utamanya adalah menghilangkan pihak-pihak yang biasanya mencoba turut campur dalam pembuatan laporan ini. "Pola pemilihan sampel juga akan menjadi perhatian utama," kata Harry.

Harry juga mengatakan akan meningkatkan audit kinerja BPK secara bertahap. Adapun, saat ini penyerapan audit kinerja hanya sebesar 20 persen dari total anggaran. Karena itu dia berencana mencari format baru untuk mengukur kinerja dan mengelola keuangan kementerian-kementerian yang ada. "Saya ingin kinerja BPK lebih efisien dan ekonomis ke depannya nanti," katanya.

CURRICULUM VITAE

Nama	:	Dr. Harry Azhar Azis, MA.
Tempat/Tanggal lahir	:	Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 25 April 1956
Agama	:	Islam
Jabatan	:	Ketua BPK RI 2014 - 2019
Istri	:	Amanah Abdulkadir
Anak	:	Mina Azhar Hanifah Azhar Ibrahim Azhar

PENDIDIKAN

• Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma, Amerika Serikat, 1994-2000, Doctor of Philosophy (PhD) Bidang Ekonomi IPK 3,8
• University of Oregon, Eugene, Oregon, Amerika Serikat, 1988-1990, Master of Arts (MA) Bidang Kebijakan Ekonomi Publik. IPK 3,7
• Sekolah Tinggi Manajamen Industri, Departemen Perindustrian RI, Jakarta, 1981-1985, Sarjana Manajemen Industri (M.Sc.) IPK 3,0
• Akademi Pimpinan Perusahaan Departemen Perindustrian RI, Jakarta, 1975-1980, B.Sc. Manajemen Perusahaan
• SMA Negeri 4, Jl. Batu, Jakarta, 1972-1974, tamat.
• SMP Negeri 74, Rawamangun, Jakarta, 1971-1972, tamat.
• SMP Negeri II, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 1970-1971, lanjut ke SMP N 74 Jakarta
• SD Negeri II, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 1963-1969, tamat.
• TK Yalasenastri Angkatan Laut RI, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 1962-1963

KARIR

• Ketua BPK RI, 2014-2019
• Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau, 2009-2014, Wakil Ketua Komisi XI
• Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau, 2004-2009, Komisi XI (Keuangan/Perbankan/Perencanaan Pembangunan)
• Tim Pengawas Bantuan Bencana Alam Aceh/Sumut DPR RI, 2005-2009
• Pansus Paket RUU Perpajakan (KUP, PPh dan PPn/BM) DPR RI, 2005-2009
• Ketua Pansus RUU Pajak Daerah/Retribusi Daerah DPR RI, 2006-2008
• Pansus RUU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) DPR RI, 2008
• Pansus RUU Perbankan Syariah DPR RI, 2007-2008
• Badan Musyawarah DPR RI, 2007-2008
• Pansus RUU RPJPN Tahun 2005-2025 DPR RI, 2007
• Pansus RUU Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPR RI, 2006
• Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, 2004-2005
• Anggota Komisi Konstitusi (MPR-RI), 2003-2004
• Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Kosgoro, Jakarta, 2003-2004
• Business Developent Expert Badan Operasi Bersama (BOB) PT Pertamina- PT Bumi Siak Pusako, 2002-2003
• Economistpada United States Agency for International Devevelopmnt (USAID), Jakarta, 2002-2003
• Tim Ahli PAH II BP MPR-RI, 2001 dan 2002
• Staf Ahli Fraksi Partai Golkar MPR RI, 2001-2004
• Editor Eksekutif Jurnal Ekonomi STEI, Jakarta, 2000-2003
• Dosen Paska Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2001-2003
• Dosen Paska Sarjana UPN “Veteran”, Jakarta, 2001-2003
• Dosen Paska Sarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2000-2003
• Dosen Paska Sarjana Universitas Mercu Buana, Jakarta, 2000-2003
• Direktur Institute for Transformation Studies (Intrans), 2000-2005
• Reviewer Journal of Asian Business, U of Michigan, USA, 1995-2003
• Research Associate Oklahoma State University, USA, 1994-1996
• Pembantu Ketua/Dekan III STEI, Jakarta, 1991-1993
• Dosen STIMA KOSGORO, Jakarta, 1991-1993
• Dosen Universitas Tarumanegara, Jakarta, 1991-1993
• Dosen APP Depertemen Perindustrian RI, Jakarta, 1987-94 dan 2000-2002
• Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta, 1987-2003
• Dosen Universitas Islam Assyafii’yah, Jakarta, 1986-1990
• Peneliti Senior Pan Asia Research, Jakarta, 1985-1987 dan 1990-1993
• Wadirut CV.Indonesia Exp (Money Changer), Denpasar-Jakarta-Spore, 1979-1982

PENGALAMAN ORGANISASI

• Ketua Umum PB HMI (1983-1986)
• Sekretaris Umum BMPSI/APTISI Jakarta (1991-1995)
• Permias (1996-2000)
• Tim Ekonomi DPP Partai Golkar (2001-2004)
• Wakil Ketua Balitbang DPP Golkar (2003-2005)

PENGHARGAAN

• Scholarship Award for ASEAN Youth, kerjasama Pemerintah Jepang dan Kantor Menteri Pemuda dan Olahraga RI, 1987 dan 1993
• Program Award for Young Leaders, USIA, Jakarta-Washington DC, 1986
• Mahasiswa Teladan APP Departemen Perindustrian RI, 1976

Surel Pamitan Bapak Hasan Bisri Wakil Ketua BPK

Jakarta, 15 Oktober 2014.

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara

Seluruh Karyawan/Karyawati

Badan Pemeriksa Keuangan RI

Di

Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan

Seluruh Indonesia

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam hormat,

Hari ini Rabu tanggal 15 Oktober 2014, adalah hari terakhir saya menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sekaligus hari terakhir saya berkarir di BPK. Perjalanan karir saya di BPK cukup panjang untuk ukuran masa kerja PNS, kurang lebih 36 tahun, 10 bulan dan 15 hari (hampir 37 tahun).

Saya mulai masuk BPK pada tanggal 1 Desember 1977, sebagai CPNS golongan II/a, terus meniti karir sampai dilantik menjadi Kepala Auditorat (Eselon II) pada bulan Juni 2004. Enam bulan kemudian pada bulan Desember 2004 saya dilantik menjadi Anggota BPK. Setelah 10 tahun kurang 2,5 bulan (sejak Desember 2004 s.d. 15 Oktober 2014) menjadi Anggota BPK, termasuk di dalamnya menjadi Wakil Ketua BPK sejak 27 September 2011 s.d. 15 Oktober 2014, tibalah saatnya kini saya mengakhiri karir saya di BPK, lembaga yang sangat saya cintai dan saya banggakan.

Saya menyadari banyak hal yang belum bisa saya lakukan untuk kemajuan BPK, meskipun saya sudah pada posisi sebagai Wakil Ketua BPK. Saya juga menyadari, banyak kelemahan, kesalahan dan kekhilafan saya dalam bekerja, bergaul, dan berinteraksi dengan Bapak/Ibu/Saudara, baik sebagai pribadi maupun sebagai Pegawai/Pejabat BPK.

Untuk itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, saya dan keluarga mohon maaf kepada Bapak/Ibu/Saudara. Semoga Allah SWT Tuhan YME selalu memberikan kesehatan, kesuksesan dan keberkahan kepada Bapak/Ibu/Saudara. Semoga BPK semakin jaya dan  semakin dipercaya oleh masyarakat. Amiin

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Hormat saya,

HASAN BISRI