Setidaknya ada contoh yang patut ditiru tentang kesederhanaan dan kebersahajaan dari seorang Tokoh di Gorontalo. Semoga menjadi inspirasi yang baik bagi kita semua. Met berjuang Bung Elnino....
Kemewahan yang Menggoda Senayan
Kemewahan yang Menggoda Senayan
Senin, 16 November 2009 03:15 WIB
Sutta Dharmasaputra
Tidak mudah menjadi wakil rakyat. Baru sebulan duduk di Senayan, godaan sudah datang segunduk. Pendirian yang tak benar-benar kuat, pragmatisme bisa melumat. Kesederhanaan tidak laku, kemewahan malah nomor satu.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Gorontalo, Elnino Mohamad Husein Mohi, merasakan itu. Belum sampai sebulan dilantik, aktivis dan bekas wartawan itu mengaku sudah mendapatkan banyak cobaan.
Oleh karena belum memiliki mobil, sebulan ini ia datang ke gedung DPR/DPD/MPR di Senayan dengan taksi. Pengalaman menarik pun dialaminya. Begitu taksi masuk pos penjagaan, seorang petugas langsung menghentikannya. ”Mau ke mana, Pak?” tanya petugas. ”Saya mau ke DPD,” ujar Elnino.
Petugas itu lalu bertanya lebih jauh, ”Ada keperluan apa?” Elnino pun menjawab, ”Mau rapat, Pak.”
Tak mengira Elnino sebagai anggota DPD, petugas itu pun langsung memerintahkan taksi itu segera parkir. ”Mobil tamu di sebelah sini parkirnya, Pak,” kata petugas itu.
Dengan sangat terpaksa, akhirnya Elnino pun menunjukkan pinnya. ”Saya mau sidang, Mas,” ucapnya.
Petugas itu langsung memberi hormat dan mempersilakan taksinya masuk. ”Jadi, cuma pin kecil ini yang dihormati di Senayan,” kata Elnino, sambil tertawa, saat berbincang-bincang dengan Kompas di kediamannya, pekan lalu.
Pengalaman pahit itu bukan hanya terjadi sekali. Saat hendak mengisi daftar hadir untuk Rapat Paripurna MPR, seorang petugas pun mengira dirinya sebagai staf ahli karena tidak berjas. ”Dari provinsi mana? Namanya siapa? Mana bapaknya?” ucap petugas itu.
Elnino yang bergelar master manajemen politik dari Universitas Indonesia itu pun langsung menjawab ringan. ”Saya ini memang tidak ada tampang jadi pejabat, ya?” ujarnya.
Sang petugas pun langsung memohon maaf.
Saat mengurus uang tiket untuk pelantikan MPR lebih lucu lagi. Karena mengurus administrasi sendiri, begitu hendak menandatangani tanda terima, petugas langsung bertanya kepadanya. ”Bawa surat kuasanya, Pak,” tanya petugas itu.
Menurut Elnino, kalau pada masa lalu syarat seorang menjadi pemimpin itu harus berkorelasi dengan kecerdasan dan akhlak, saat ini tampaknya sudah berubah. ”Sekarang itu rupanya harus berbanding lurus dengan kekayaan,” ujarnya sambil tertawa.
Tuntutan penampilan pun dirasakan anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Malik Haramain. ”Jika dulu tidak berjas, sekarang mau tidak mau harus berjas,” ucapnya. Ia sebelumnya menjadi staf ahli di DPR.
Oleh karena pada masa kampanye Pemilu 2009 ia harus menjual mobil sedan tuanya sebagai modal, gaji pertamanya pun akan digunakan untuk membeli mobil. Tentunya, tidak lagi membeli sedan tua, tetapi Honda Stream.
Menurut Malik, ia pun harus menggunakan penghasilan yang diterimanya dengan sebaik-baiknya karena proposal pun langsung menumpuk. Tanggung jawab makin besar.
Seperti halnya Malik, Elnino pun berencana mengkredit mobil Toyota Innova. Tetapi, godaan juga datang. Seorang rekannya mendorong dirinya untuk membeli mobil lebih mewah karena kini menjadi tokoh nasional.
”Dinda kamu itu pintar. Cuma kita ini, kan, sudah jadi tokoh nasional. Nanti kita cari duitlah. Nanti kita cari proyek kebijakan Rp 100-an miliar. Cuma kalau urus itu harus berubah penampilan, dong. Pakai Fortuner-lah, masak Innova,” papar Elnino, yang saat ini masih tinggal di Asrama Mahasiswa Gorontalo di Jalan Salemba Tengah, Jakarta.
Penentuan diri
Menghadapi godaan itu, 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD mempunyai banyak pilihan, apakah akan tergerus pada gaya kemewahan atau membudayakan kesederhanaan. Pasalnya, fasilitas yang diberikan negara memang besar.
Penghasilan rutin yang diterima anggota DPR tahun 2009, berdasarkan catatan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), hampir Rp 60 juta per bulan. Gaji pokok dan tunjangan, setelah dikurangi berbagai potongan pajak, mencapai Rp 16,17 juta; penerimaan tunjangan lain-lain Rp 43,6 juta. Jumlah ini di luar tunjangan reses, kunjungan kerja, rapat di luar kota, dan pembuatan undang-undang.
Penghasilan anggota DPD pun kurang lebih sama besar. Uang kehormatan sekitar Rp 31 juta, tunjangan perumahan Rp 13 juta, dan tunjangan komunikasi Rp 8 juta. ”Sekitar Rp 60 jutaan. Kalau ditambah dengan tunjangan kunjungan kerja, bisa lebih dari Rp 70 juta,” tutur seorang anggota DPD.
Kalau memasuki areal parkir di Senayan periode sebelumnya memang terasa seperti ruang pajang mobil. Segala mobil mewah berjajar mentereng. Seorang doktor dari Malaysia yang belum lama ini datang ke Indonesia pun sempat terheran-heran karena di Jakarta ini banyak sekali mobil mewah. Padahal, negara ini punya utang 1,5 kali dari APBN.
Malik pun berpendapat, gaya hidup anggota Dewan pada akhirnya ditentukan oleh masing-masing. Ia mencontohkan seniornya, Effendy Choirie, yang, meski sudah beberapa periode menjadi anggota DPR, tidak bermewah-mewah. ”Choirie dari dulu mobilnya, ya, itu-itu saja,” ucapnya sambil tertawa.
Elnino punya cara lain untuk menjaga agar dirinya tidak larut pada tekanan pragmatisme. Dia menyerahkan semua penghasilan kepada Tim Sembilan. Tim itu yang menentukan berapa banyak yang layak digunakan dirinya dan berapa banyak untuk program konstituen. Pada bulan pertama ini, Elnino pun disepakati hanya menerima Rp 20 juta dari Rp 60 juta yang dia terima.
Menurut Elnino, gaji yang diterima anggota Dewan memang harus digunakan untuk kemakmuran rakyat karena gaji itu sesungguhnya berasal dari utang.
Berapa lama idealisme ini akan bertahan? Elnino tersenyum. ”Paling tidak, sebulan ini belum terkikis,” ujarnya.
Presiden pertama Amerika Serikat George Washington pernah mengatakan, setiap pemimpin harus mengalami proses penentuan diri. Pemimpin sejati melangkah pada jalurnya.
Sutta Dharmasaputra
Tidak mudah menjadi wakil rakyat. Baru sebulan duduk di Senayan, godaan sudah datang segunduk. Pendirian yang tak benar-benar kuat, pragmatisme bisa melumat. Kesederhanaan tidak laku, kemewahan malah nomor satu.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Gorontalo, Elnino Mohamad Husein Mohi, merasakan itu. Belum sampai sebulan dilantik, aktivis dan bekas wartawan itu mengaku sudah mendapatkan banyak cobaan.
Oleh karena belum memiliki mobil, sebulan ini ia datang ke gedung DPR/DPD/MPR di Senayan dengan taksi. Pengalaman menarik pun dialaminya. Begitu taksi masuk pos penjagaan, seorang petugas langsung menghentikannya. ”Mau ke mana, Pak?” tanya petugas. ”Saya mau ke DPD,” ujar Elnino.
Petugas itu lalu bertanya lebih jauh, ”Ada keperluan apa?” Elnino pun menjawab, ”Mau rapat, Pak.”
Tak mengira Elnino sebagai anggota DPD, petugas itu pun langsung memerintahkan taksi itu segera parkir. ”Mobil tamu di sebelah sini parkirnya, Pak,” kata petugas itu.
Dengan sangat terpaksa, akhirnya Elnino pun menunjukkan pinnya. ”Saya mau sidang, Mas,” ucapnya.
Petugas itu langsung memberi hormat dan mempersilakan taksinya masuk. ”Jadi, cuma pin kecil ini yang dihormati di Senayan,” kata Elnino, sambil tertawa, saat berbincang-bincang dengan Kompas di kediamannya, pekan lalu.
Pengalaman pahit itu bukan hanya terjadi sekali. Saat hendak mengisi daftar hadir untuk Rapat Paripurna MPR, seorang petugas pun mengira dirinya sebagai staf ahli karena tidak berjas. ”Dari provinsi mana? Namanya siapa? Mana bapaknya?” ucap petugas itu.
Elnino yang bergelar master manajemen politik dari Universitas Indonesia itu pun langsung menjawab ringan. ”Saya ini memang tidak ada tampang jadi pejabat, ya?” ujarnya.
Sang petugas pun langsung memohon maaf.
Saat mengurus uang tiket untuk pelantikan MPR lebih lucu lagi. Karena mengurus administrasi sendiri, begitu hendak menandatangani tanda terima, petugas langsung bertanya kepadanya. ”Bawa surat kuasanya, Pak,” tanya petugas itu.
Menurut Elnino, kalau pada masa lalu syarat seorang menjadi pemimpin itu harus berkorelasi dengan kecerdasan dan akhlak, saat ini tampaknya sudah berubah. ”Sekarang itu rupanya harus berbanding lurus dengan kekayaan,” ujarnya sambil tertawa.
Tuntutan penampilan pun dirasakan anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Malik Haramain. ”Jika dulu tidak berjas, sekarang mau tidak mau harus berjas,” ucapnya. Ia sebelumnya menjadi staf ahli di DPR.
Oleh karena pada masa kampanye Pemilu 2009 ia harus menjual mobil sedan tuanya sebagai modal, gaji pertamanya pun akan digunakan untuk membeli mobil. Tentunya, tidak lagi membeli sedan tua, tetapi Honda Stream.
Menurut Malik, ia pun harus menggunakan penghasilan yang diterimanya dengan sebaik-baiknya karena proposal pun langsung menumpuk. Tanggung jawab makin besar.
Seperti halnya Malik, Elnino pun berencana mengkredit mobil Toyota Innova. Tetapi, godaan juga datang. Seorang rekannya mendorong dirinya untuk membeli mobil lebih mewah karena kini menjadi tokoh nasional.
”Dinda kamu itu pintar. Cuma kita ini, kan, sudah jadi tokoh nasional. Nanti kita cari duitlah. Nanti kita cari proyek kebijakan Rp 100-an miliar. Cuma kalau urus itu harus berubah penampilan, dong. Pakai Fortuner-lah, masak Innova,” papar Elnino, yang saat ini masih tinggal di Asrama Mahasiswa Gorontalo di Jalan Salemba Tengah, Jakarta.
Penentuan diri
Menghadapi godaan itu, 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD mempunyai banyak pilihan, apakah akan tergerus pada gaya kemewahan atau membudayakan kesederhanaan. Pasalnya, fasilitas yang diberikan negara memang besar.
Penghasilan rutin yang diterima anggota DPR tahun 2009, berdasarkan catatan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), hampir Rp 60 juta per bulan. Gaji pokok dan tunjangan, setelah dikurangi berbagai potongan pajak, mencapai Rp 16,17 juta; penerimaan tunjangan lain-lain Rp 43,6 juta. Jumlah ini di luar tunjangan reses, kunjungan kerja, rapat di luar kota, dan pembuatan undang-undang.
Penghasilan anggota DPD pun kurang lebih sama besar. Uang kehormatan sekitar Rp 31 juta, tunjangan perumahan Rp 13 juta, dan tunjangan komunikasi Rp 8 juta. ”Sekitar Rp 60 jutaan. Kalau ditambah dengan tunjangan kunjungan kerja, bisa lebih dari Rp 70 juta,” tutur seorang anggota DPD.
Kalau memasuki areal parkir di Senayan periode sebelumnya memang terasa seperti ruang pajang mobil. Segala mobil mewah berjajar mentereng. Seorang doktor dari Malaysia yang belum lama ini datang ke Indonesia pun sempat terheran-heran karena di Jakarta ini banyak sekali mobil mewah. Padahal, negara ini punya utang 1,5 kali dari APBN.
Malik pun berpendapat, gaya hidup anggota Dewan pada akhirnya ditentukan oleh masing-masing. Ia mencontohkan seniornya, Effendy Choirie, yang, meski sudah beberapa periode menjadi anggota DPR, tidak bermewah-mewah. ”Choirie dari dulu mobilnya, ya, itu-itu saja,” ucapnya sambil tertawa.
Elnino punya cara lain untuk menjaga agar dirinya tidak larut pada tekanan pragmatisme. Dia menyerahkan semua penghasilan kepada Tim Sembilan. Tim itu yang menentukan berapa banyak yang layak digunakan dirinya dan berapa banyak untuk program konstituen. Pada bulan pertama ini, Elnino pun disepakati hanya menerima Rp 20 juta dari Rp 60 juta yang dia terima.
Menurut Elnino, gaji yang diterima anggota Dewan memang harus digunakan untuk kemakmuran rakyat karena gaji itu sesungguhnya berasal dari utang.
Berapa lama idealisme ini akan bertahan? Elnino tersenyum. ”Paling tidak, sebulan ini belum terkikis,” ujarnya.
Presiden pertama Amerika Serikat George Washington pernah mengatakan, setiap pemimpin harus mengalami proses penentuan diri. Pemimpin sejati melangkah pada jalurnya.
Artikel ini diambil dari sini
