Selasa, 22 April 2014, Sidang Badan BPK RI memutuskan Anggota BPK RI Rizal Djalil terpilih sebagai Ketua BPK RI, menggantikan Hadi Poernomo yang memasuki masa pensiun pada 21 April 2014. Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan, pada konferensi pers yang dilakukan 22 April 2014 sore, di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta.
Pemilihan Ketua BPK RI tersebut berdasarkan hasil musyawarah mufakat seluruh Anggota BPK RI, kecuali Anggota BPK RI Ali Masykur Musa yang sedang melakukan ibadah umroh. Pemilihan tersebut sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. “Proses selanjutnya BPK RI akan mengajukan kepada Presiden RI untuk meresmikan Rizal Djalil sebagai Ketua BPK RI yang baru, dan dilakukan pengambilan sumpah oleh Ketua Mahkamah Agung,” jelas Sekjen.
Jabatan Ketua BPK RI tersebut akan dijalani oleh Rizal Djalil sampai Oktober 2014, sesuai dengan jabatan Rizal Djalil sebagai Anggota BPK RI yang dimulai sejak Oktober 2009. Terkait dengan kekosongan posisi Anggota VI BPK RI yang sebelumnya dijabat Rizal Djalil, BPK RI telah menetapkan Anggota III BPK RI Agus Joko Pramono, sebagai Plt. Anggota VI BPK RI. Selain itu, Agus Joko Pramono ditetapkan pula sebagai Ketua Majelis Kehormatan dan Kode Etik (MKKE) menggantikan Hadi Poernomo yang telah memasuki masa purna bhakti.
Dalam kesempatan konferensi pers tersebut, Hendar Ristriawan juga menyampaikan bahwa BPK RI mengapresiasi kepemimpinan Hadi Poernomo selama menjadi Ketua BPK RI. “Kami tidak melihat hal-hal yang bersifat negatif dan berharap kepada Hadi Poernomo untuk tabah menghadapi kasus yang sedang berjalan,” jelasnya.
Disebutkan juga, terkait dengan bantuan hukum kepada Hadi Poernomo, kasus yang melibatkan Hadi Poernomo terjadi pada saat Hadi Poernomo menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak. Oleh karena itu, BPK RI tidak memberikan bantuan hukum . Hal ini sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. UU memang memberikan jaminan dalam bentuk bantuan hukum kepada BPK RI kalau dalam pelaksanaan tugasnya diduga melakukan pelanggaran hukum. “Jadi, UU tersebut akan memberi jaminan hukum pada BPK RI yaitu Ketua/Wakil Ketua/Anggota bahkan mantan Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPK RI kalau kasus yang dialami berkaitan dengan tugas yang dijalaninya selama di BPK RI,” tegas Hendar. Namun, menurut Hendar, BPK RI akan tetap memberi dukungan moral kepada Hadi Poernomo dalam menghadapi kasus yang sedang dihadapi.
CURRICULUM VITAE- Anggota Tim Fraksi Reformasi MPR RI dalam memperjuangkan BPK yang bebas dan mandiri, Tahun 2000
- Mengajukan Minderheld Nota di Panitia Anggaran DPR RI dan memperjuangkan kejelasan Tata Kelola Dana RDI 21 Triliun untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan Rakyat, Tahun 2001
- Mengajukan Minderheld Nota di Sidang Paripurna DPR terkait dengan opini Disclaimer terhadap laporan keuangan pemerintah & meminta pada pemerintah untuk segera melakukan pembenahan, Tahun 2001
- Memimpin Panitia Kerja RUU Ketentuan Umum Perpajakan antara lin mengatur kesetaraan wajib pajak dengan petugas pajak, Tahun 2007
- Aktif mendorong BPK untuk menggunakan anggaran secara efisien & efektif, terkait dengan peningkatan anggaran yang signifikan, Tahun 2009.
| Nama | : | Dr. H. Rizal Djalil |
| Tempat/Tanggal lahir | : | Kerinci, 20 Februari 1956 |
| Agama | : | Islam |
| Jabatan | : | Anggota BPK RI Terpilih 2009 |
| Istri | : | Ida Maharani |
| Anak | : |
|
MISI
Memperjuangkan Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat
PENDIDIKAN TERAKHIR
Program Doktor Universitas Padjadjaran, Lulus Juni 2008, IPK : 3,8, dengan disertasi:
Implementasi Kebijakan Privatisasi Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Negara (Studi Pada 12 BUMN yang sudah di Privatisasi)
The Implementation of Privatization Policy to Increase State Owned Enterprises Performance (Study on 12 Privatized State Owned Enterprises)
MAKALAH (Disampaikan pada saat fit and proper test di DPR RI)
PERAN STRATEGIS BPK DALAM MENINGKATKAN CITRA BANGSA MELALUI PERBAIKAN TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA, Jakarta 2009
RIWAYAT JABATAN
- Ketua BPK RI April 2014 s.d sekarang
- Anggota VI BPK RI Oktober 2009 s.d 2014
- Anggota DPR RI dan MPR RI 2004 s.d 2009
- Anggota DPR RI dan MPR RI1999 s.d 2004
- Wakil Ketua Pansus Perpajakan DPR RI, Tahun 2006 s.d 2009
- Ketua Panitia Kerja RUU Ketentuan Umum Perpajakan DPR RI, Tahun 2007
- Wakil Ketua Panja Asumsi Makro Panitia Anggaran DPR RI, Tahun 2006
- Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI, Tahun 2005
- Wakil Ketua Sub Perbankan DPR RI, Tahun 2003
- Wakil Sekretaris Fraksi Reformasi DPR RI, Tahun 2003
- Bekerja membantu hak financial & perawatan korban gempa Kerinci 1995, tahun 1998
- Manager Perum Husada Bakti, DKI Jakarta 1993 s.d 1997
- Manager Perum Husada Bakti, Provinsi Jambi 1987 s.d 1992
- Bekerja pada program penanggulangan kebutaan pada Anak Pra-Sekolah, dibawah Hellen Keller Internasional, Jakarta 1982 s.d 1983
PENGALAMAN DI BIDANG KEUANGAN NEGARA
- 2008 s.d. 2009, Wakil Ketua Pansus Perpajakan DPR RI
- 2007, Ketua Panitia Kerja RUU Ketentuan Umum Perpajakan
- 2007, Anggota Panitia Kerja Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 2007, Anggota Pansus RUU Mata Uang
- 2007, Anggota Pansus RUU SBSN (Surat Berharga Suku Nasional)
- 2007, Mengajukan konsep pemanfaatan deviden untuk menjaga “Sustainable Growth”
- 2007, Mengajukan konsep revitalisasi BPKP sebagai institusi internal audit Pemerintah
- 2006, Wakil Ketua Panitia Kerja Bidang Asumsi Makro DPR RI
- 2006, Anggota Pansus dan Tim Perumus RUU BPK RI
- 2006, memprakarsai Amandemen Undang-Undang APBN 2005 Terkait dengan Bencana Tsunami di Aceh dan Nias
- 2004, Anggota Pansus Bank Syariah
- 2003, Anggota Pansus RUU tentang Bank Indonesia
- 2003, Anggota Pansus RUU Keuangan Negara
- 2003, Anggota Pansus RUU Perbendaharaan Negara
- 2003, Anggota Pansus RUU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- 2001, Mengajukan Minderheid Nota Dana RDI 21 Triliun di Panitia Anggaran DPR RI
- 2001, Mengajukan Minderheid Nota terhadap RUU APBN karena Laporan Keuangan Pemerintah disclaimer
- 2000 s.d. 2006, Anggota Panitia Anggaran DPR RI
- 2000, Tim Khusus Fraksi Reformasi MPR RI dalam Rangka Memperjuangkan Status BPK & Besaran Anggaran Pendidikan 20 % dalam Proses Amandemen UUD 1945
PENGALAMAN INTERNASIONAL
- 2009, Anggota Delegasi DPR RI ke Republik Ceko untuk mempelajari organisasi otoritas jasa keuangan & Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Bea Masuk
- 2008, Pimpinan Delegasi Pansus Pajak DPR RI ke Turki
- 2008, Anggota Delegasi DPR RI dalam Rangka Penerapan Prinsip-prinsip Bank Syariah-Sukuk di Bahrain
- 2007, Pimpinan Kolektif Delegasi Pansus Pajak ke Kongres Amerika Serikat
- 2007, Mempelajari Kebijakan dan Implementasi Proses Privatisasi BUMN di Rusia
- 2007, Mempelajari dan Mengamati Pertumbuhan Ekonomi UEA di Dubai
- 2007, Mempelajari Kebijakan & Pengalaman Inggris dalam Melakukan Privatisasi
- 2006, Mempelajari dan Mengamati Peternakan Sapi dan Pembuatan Keju di Belanda
- 2004, Mempelajari Peranan Industri Pariwisata dalam Perekonomian Spanyol dan Maroko
- 2003, Mempelajari Kebijakan & Implementasi Privatisasi di Cina
- 2003, Mempelajari dan Mengamati Pertumbuhan Ekonomi Shanghai, Guang Zhou
- 2003, Mempelajari dan Mengamati Pertumbuhan Vietnam di Ho Chi Min City
