Beberapa hari terakhir ini, netijen budiman di segala penjuru dunia maya Indonesia diramaikan oleh pemberitaan kasus dugaan tipikor Dana Apel dan Kemah Pemuda yang diterima oleh Pemuda Muhammadiyah sebesar Rp2M. Dana tersebut merupakan hibah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Kepala Subdit Tipikor Reskrimsus
Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendarwan dalam keterengannya kepada media, pada
Jumat (23/11), usai memeriksa Dahnil mengatakan bahwa ditemukannya indikasi
tindak pidana korupsi penggunaan anggaran setelah penyidik melakukan
pemeriksaan bersama BPK". Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Anggota
III, Achsanul Qosasi yang menyatakan bahwa BPK belum pernah melakukan audit
atas Dana Kemah Pemuda tersebut. Achsanul Qosasi sendiri adalah Anggota III BPK
yang salah satu wilayah tugas dan tanggungjawabnya adalah Kementerian Pemuda
dan Olahraga.
Berdasar berita dari situs media
Tempo, Achsanul mengatakan dana yang dipakai oleh Pemuda Muhammadiyah dalam
kemah pemuda itu merupakan hibah dari Kemenpora bernilai Rp 2 miliar.
Penggunaan dana telah diaudit oleh BPK dalam Laporan Keuangan 2017. Namun BPK
hanya mengaudit Kemenpora sebagai pengguna anggaran. Ia menegaskan lembaganya
tidak memeriksa Pemuda Muhammadiyah maupun GP Ansor sebagai penerima hibah.
Soal isu penyelewengan dana kegiatan kemah itu, ujar Achsanul, mulanya muncul
dari masyarakat yang melapor kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya. "Bukan
berdasar LHP-BPK. BPK belum pernah menghitung kerugian negaranya."
Dari keterangan Anggota
III BPK tersebut, pernyataan polisi bahwa pihaknya telah melakukan gelar perkara/
ekspose maupun pemeriksaan bersama BPK dapat dibantah kebenarannya. Atas
pernyataan yang tidak tepat tersebut, pihak kepolisian telah memperbarui
pernyataan melalui Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan saat
dihubungi, Kamis (29/11/2018). Menurut Adi, Polisi baru akan melakukan gelar
perkara atau ekspose kasus tersebut pada pekan depan.
"Saya akan gelar dulu dengan
BPK, ekspose hasil pelaksanaan penyidikan yang sudah kita lakukan. Minggu depan
(rencananya)," kata Kombes Adi Deriyan
Seharusnya missinformasi seperti di atas tidak boleh terjadi dalam sebuah hubungan profesional antar lembaga, apalagi dalam proses penegakkan hukum yang prosesnya harus transparan dan sesuai aturan perundang-undangan.
Lantas bagaimana sih hubungan antara BPK dengan APH yang seharusnya?
Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (disingkat BPK RI) adalah lembaga negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara. Definisi Keuangan Negara adalah semua hak
dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik
berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal hal yang berhubungan dengan
pengelolaan keuangan negara antara lain APBN, APBD, BUMN, BUMD, BI, BLU, lembaga/badan
lain yang mengelola keuangan negara.
Secara ringkas, tugas dan kewenangan BPK RI di bidang keuangan negara
yaitu: Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah, Pemberian Keterangan Ahli,
Penilaian & Penetapan Kerugian Negara/Daerah, Pemberian
Pendapat kepada Pemerintah, Pemantauan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan,
Pemantauan
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dan Publikasi LHP/IHPS BPK.
Dari tugas wewenang BPK tersebut, ada hubungan kerjasama dengan aparat
penegak hukum (APH) terutama terkait dengan proses hukum atas temuan temuan
pemeriksaan yang mengakibatkan adanya indikasi terjadinya kerugian negara. APH
yang dimaksud antara lain adalah Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan
Korupsi.
Apakah Kerugian Negara yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan selalu dapat
dikategorikan sebagai korupsi? Tidak. Kerugian Negara/Daerah memang bisa
terjadi akibat perbuatan melawan hukum secara sengaja, namun juga bisa saja
terjadi karena kelalaian.
Bila BPK menilai kerugian terjadi hanya karena kelalaian, dan bukan
karena tujuan memperkaya diri sendiri, BPK akan meminta pihak terperiksa untuk
hanya mengganti kerugian tersebut, dengan membayar uang yang harus dikembalikan
kepada kas Negara.
Dan apabila dalam pemeriksaan BPK menemukan adanya indikasi kerugian
negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, maka BPK wajib melaporkan
kepada APH yakni Kepolisian, sesuai
pasal 8 ayat (3) UU BPK. Laporan BPK tersebut kemudian dijadikan dasar
penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan tersebut, ada
beberapa tugas dan wewenang BPK yang berkaitan dengan APH, yaitu:
1. BPK melaporkan hasil
pemeriksaan yang mengandung unsur pidana;
Seperti yang diketahui bahwa ada 3 jenis
pemeriksaan yang dilakukan BPK, yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja
dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Meskipun tujuan masing masing
pemeriksaan berbeda beda, namun tidak menutup kemungkinan ditemukannya indikasi
kerugian negara. Jika BPK menemukan adanya indikasi kerugian negara maka hal
tersebut wajib dilaporkan kepada APH.
2. BPK
melaksanakan pemeriksaan investigatif baik sebagai tindak lanjut atas informasi
awal dalam LHP BPK maupun atas permintaan APH (bukan berdasar LHP BPK).
Dasar pelaksanaan pemeriksaan investigatif
BPK tertuang dalam Pasal 4 ayat (4) UU
15/2004 dan Penjelasan, yang menyebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu yang antara lain meliputi pemeriksaan investigative.
Kemudian dalam Pasal 13 UU 15/2004 disebutkan bahwa Pemeriksa dapat
melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian
negara/daerah dan/atau unsur pidana.
Pemeriksaan investigatif memiliki dua tujuan
yaitu:
a. mengungkap penyimpangan yang berindikasi
tindak pidana pada pengelolaan keuangan negara
b. menghitung kerugian negara
Secara umum, alur
pelaksanaan pemeriksaan investigatif di BPK berdasarkan permintaan APH melalui
persetujuan Ketua / wakil ketua BPK selaku Pembina Pemeriksaan Investigatif. Proses
persetujuan tersebut melalui proses penelaahan informasi awal oleh satuan kerja
terkait.
3. Menghitung
kerugian negara untuk proses peradilan.
Perhitungan Kerugian Negara (PKN) merupakan
dukungan bagi proses penegakan hukum yang dilakukan instansi berwenang terkait
kerugian negara. Tujuan PKN adalah untuk menentukan ada atau tidak adanya indikasi kerugian negara,
termasuk di dalamnya menghitung nilai kerugian negara yang terjadi. PKN biasanyanya
dilaksanakan berdasarkan permintaan APH dalam proses penyidikan suatu tindak pidana korupsi. Hasil PKN menjadi
dasar pemberian keterangan ahli.
PKN secara umum dibagi menjadi 3, yaitu PKN
yang merupakan hasil pemeriksaan BPK yang sudah nyata dan pasti jumlahnya,
kemudian PKN yang merupakan tindak lanjut LHP BPK yang masih dinyatakan
indikasi kerugian negara, dan yang terakhir PKN yang diawali oleh hasil penyidikan
APH.
4. Memberikan
keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai pemeriksaan/ kerugian negara/daerah;
Dalam proses peradilan suatu perkara pidana
yang di dalamnya terdapat dugaan adanya kerugian negara. BPK memiliki peran dan
kedudukan penting. Peran dan kedudukan penting tersebut adalah sebagai Ahli dalam proses pembuktian di
pengadilan, khususnya pembuktian mengenai unsur kerugian negara/daerah.
Pemberian Keterangan Ahli di persidangan oleh Ahli yang ditunjuk BPK dapat dijadikan
sebagai salah satu alat bukti yang sah, yaitu bukti Keterangan Ahli.
Alur permintaan keterangan ahli secara ringkas adalah sebagai berikut:
a. Untuk mempersiapkan ahli yang sesuai/tepat, APH memberitahukan terlebih dahulu bahwa terdapat suatu kasus yang diperlukan keterangan ahli dari BPK.
b. Permintaan diajukan secara tertulis oleh pimpinan APH kepada Ketua BPK (Pusat) atau Kepala Perwakilan (Daerah).
c. Pemaparan perkara (ekspose) oleh APH dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memperjelas duduk perkaranya.
d. BPK akan menugaskan ahli yang relevan untuk memnuhi permintaan APH.
e. Hal Yang perlu diperhatikan APH dalam permintaan keterangan ahli :
1. Perlindungan Ahli oleh Pemohon
2. Pendampingan hukum
3. Surat permintaan keterangan Ahli oleh BPK, bukan saksi
5. Permintaan
dokumen/LHP BPK untuk proses penyidikan.
Dalam Pasal 28 huruf b UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK disebutkan
“Anggota BPK dilarang
mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya
yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas yang melampaui batas
kewenangannya kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait
dengan dugaan adanya tindak pidana.”
Jadi BPK hanya dapat
memberikan dokumen pemeriksaan kepada APH, apabila proses hukumnya sudah pada
tahap penyidikan.
6. BPK memperoleh informasi tentang tindak lanjut temuan BPK yang mengandung unsur pidana kepada APH.
Untuk tercapainya hubungan antarlembaga yang kooperatif, BPK Perlu mendapat informasi perkembangan temuan BPK yang telah disampaikan kepada APH. Hal ini guna mempersiapkan proses atau langkah yang dilakukan BPK selanjutnya, antara lain:
a. Kesiapan BPK RI terhadap Perhitungan Kerugian Negara
b. Kesiapan BPK RI dalam memberikan dukungan pembuktian, baik dalam bentuk dokumen maupun keterangan Ahli.
c. Pertimbangan dalam melakukan pemeriksaan lanjutan.
d. Pemantauan penyelesaian kerugian Negara
e. Meningkatkan kualitas Hasil Pemeriksaan.
Demikianlah sekilas alur hubungan kerjasama antara BPK dengan APH khususnya dalam suatu proses penegakan hukum tindakan pidana korupsi. Tentunya masing masing lembaga paham akan hal ini dan tidak mengeluarkan pernyataan yang tidak transparan. Semoga publik tercerahkan
